perkembangan Koperasi yang di tunjang oleh pemerintah

Perkambangan koperasi di Indonesia
cenderung lambat karena
pemerintah lebih banyak
mementingkan keperluannya sendiri
dibandingkan rakyatnya.Pemerintah terlalu
memanjakan koperasi, ini
juga menjadi alasan kuat
mengapa koperasi Indonesia
tidak maju maju. Koperasi
banyak dibantu pemerintah
lewat dana dana segar tanpa
ada pengawasan terhadap
bantuan tersebut. Sifat
bantuanya pun tidak wajib
dikembalikan. Tentu saja ini
menjadi bantuan yang tidak
mendidik, koperasi menjadi
”manja” dan tidak mandiri
hanya menunggu bantuan
selanjutnya dari
pemerintah. Selain
merugikan pemerintah
bantuan seperti ini pula
akan menjadikan koperasi
tidak bisa bersaing karena
terus terusan menjadi
benalu negara. Seharusnya
pemerintah mengucurkan
bantuan dengan sistem
pengawasan nya yang baik,
walaupun dananya
bentuknya hibah yang tidak
perlu dikembalikan. Dengan
pengawasan dan bantuan
akan membantu koperasi
menjadi lebih profesional,
mandiri dan mampu

bersaing.(1) “secara historis, pengembangan
koperasi di Indonesia telah
digerakkan melalui dukungan kuat
program pemerintah (pendekatan
offisialisasi), dan tidak jarang
peran tersebut justru tidak
mendewasakan koperasi”.
(2) ”Koperasi akan berkembang jika
terdapat kebebasan (independensi)
dan otonomi untuk berorganisasi”.
Kedua pernyataan tersebut
menggambarkan dan menjelaskan
kepada kita semua bahwa
pemerintah telah melakukan suatu
kebijakan yang sebenarnya kurang
begitu tepat kepada koperasi di
tanah air ini. Kekurangtepatan
langkah yang diambil pemerintah
tersebut berupa dukungan yang
kuat melalui program-program
pemerintah untuk menggerakkan
koperasi. Padahal seperti kita
ketahui bersama bahwa koperasi
harus digerakkan melalui suatu
perwujudan dari adanya tujuan
bersama yang berasal dari para
anggotanya. Dengan kata lain
koperasi tersebut digerakkan
dengan kekuatan anggota yang
menjadi modal dasar bagi

perkembangan koperasi berikutnya.Contoh nya adalah industri tekstil
yang dibangun oleh GKBI (Gabungan
Koperasi Batik Indonesia) dan
koperasi batik primernya
Pemerintah mempunyai peranan
penting yaitu memberikan hak
monopoli impor kain putih kepada
GKBI untuk disalurkan kepada
anggota koperasi industri batik
melalui koperasi primer. Dari
peranannya sebagai distributor
itulah, koperasi primer dan
sekundernya bisa mengambil
keuntungan yang dipupuk menjadi
modal. Namun industri besar tekstil
yang dikembangkan oleh GKBI
adalah kerja samanya dengan badan
usaha swasta asing terutama dari
Jepang yang dulu mengekspor kain
putih ke Indonesia. Saat ini GKBI
merupakan salah sebuah grup usaha
konglomerasi (yang mempunyai
anak-anak perusahaan di berbagai
cabang usaha) yang cukup tangguh
yang termasuk ke dalam sembilan
calon pembeli bank BCA. Dari hal
tersebut maka tidak selamanya
dengan pembentukan institusi
khusus koperasi dapat menjadikan
koperasi berkembang dengan baik,
terlihat koperasi pada masa lampau
dapat berjaya tanpa adanya
institusi tersebut, hanya diperlukan
suatu kebijakan-kebijakan tertentu
dari pemerintah yang dapat
mendorong berkembangnya
koperasi. Namun tidak salah jika
institusi atau lembaga tersebut
dibentuk hanya saja dengan
dibentuknya lembaga tersebut
dapat secara efektif mendorong

kemajuan koperasi itu sendiri.
keberhasilan suatu koperasi tidak
selamanya berkorelasi dengan
adanya institusi atau lembaga yang
secara khusus menangani koperasi.
Adanya pembentukan suatu lembaga
yang secara khusus menangani
koperasi termasuk ke dalam bentuk
campur tangan pemerintah dalam
mengembangkan koperasi itu
sendiri. Campur tangan tersebut
baik diterapkan namun sistem
penerapannya perlu dikaji lebih
lanjut. Hal tersebut perlu
dilakukan agar menghindari sikap
ketergantungan koperasi terhadap
pemerintah, sehingga koperasi akan
sulit untuk mandiri (sesuai dengan
prinsip otonomi dan kemandirian

koperasi).Sikap dan Kebijakan
Pemerintah terhadap perkoperasian
di Indonesia terus ditunjukan
dengan banyaknya peraturan
tentang koperasi sehingga
mencerminkan ketidakkonsistennan
sikap pemerintah terhadap
perkoperasian di Indonesia. Ada
kalanya pemerintah bersikap acuh
tak acuh dan ada kalanya pula

pemerintah memanjakan koperasi,Pasang surut dan naiknya
perkembangan koperasi di Indonesia
tidak terlepas dari kebijakan dan
sikap pemerintah pada masa

tertentu terhadap koperasi.